Formula Kelulusan dan syarat Lulus UN 2012

Formula nilai akhir penentu kelulusan siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat, serta sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat, pada UN Tahun Pelajaran 2010/2011 ditetapkan dengan menggabungkan nilai mata pelajaran ujian nasional (UN) dengan nilai sekolah ( Nilai Raport Semester 1 s/d 5 ditambah Nilai Ujian Sekolah)

1. Nilai akhir adalah pembobotan 60 persen nilai UN ditambah 40 persen nilai sekolah.
2. Nilai Akhir minimal 5,5
3. Nilai tiap mata pelajaran minimal 4,00
4. Tidak ada ujian ulangan.

Dari pembobotan di atas, bila seorang siswa meraih nilai 4 pada UN agar dapat lulus maka ia harus meraih nilai sekolahnya 8.
Karena  ( 0,6 x 4 ) + ( 0,4 x 8 ) = 5,6  ( di atas nilai minimal 5,5 )
Jika nilai sekolahnya 7 belum lulus karena :
( 0,6 x 4 ) + ( 0,4 x 7 ) = 5,2  ( di bawah nilai minimal 5,5 )
Sehingga dari contoh di atas agar posisinya aman nilai UN adalah 6.
Tulisan di atas sebagai gambaran mengenai formula baru untuk penentu kelulusan UN mendatang, sehingga bagi yang membaca ( khususnya orang tua siswa ) akan lebih peduli lagi  untuk memotivasi putra putrinya dalam belajar. Untuk kepastiannya kita tunggu saja Permendiknas tentang UN 2010/2011.

Jadwal Ujian Nasional 2011/2012 untuk Tingkat SMP/Mts

 Formula Penghitungan Kelulusan UN SMP 2012

Berakhirnya masa Orde Baru dan lahirnya Refomasi

     Mengapa keluarnya Supersemar menandai lahirnya pemerintah Orde Baru. Agar kalian memahami, ada baiknya kita flashback ke materi yang lalu. Bagaimana kondisi bangsa pada masa Demokrasi Terpimpin? Kondisi ekonomi sangat parah dan kondisi politik memanas karena adanya persaingan politik antara PKI dan TNI AD. Puncaknya terjadi peristiwa G 30 S/PKI. Akibatnya kehidupan berbangsa mengalami kekacauan. Oleh karena itu untuk memulihkan keadaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar. Sekarang kalian paham, bukan? Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menata kehidupan rakyat. Dengan pembangunan tersebut, tercapai kemajuan dalam berbagai bidang. Namun keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan fondasi yang kokoh. Akibatnya ketika diterpa krisis moneter, ekonomi Indonesia mudah rapuh. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana pula dampaknya terhadap kelangsungan pemerintah orde baru? Agar kalian lebih paham, maka cermatilah materi berikut ini. 

A. Lahirnya Orde Baru

      Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum bertindak tegas terhadap G 30 S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965 berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya mengadakan demonsrasi. Mereka membulatkan barisan dalam Front Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966 para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura yang isinya:
1. pembubaran PKI,
2. pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan
3. penurunan harga.

Menghadapi aksi mahasiswa, Presiden Soekarno menyerukan pembentukan Barisan Soekarno kepada para pendukungnya. Pada tanggal 23 Februari 1966 kembali terjadi demonstrasi. Dalam demonsrasi tersebut, gugur seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim. Oleh para demonstran Arif dijadikan Pahlawan Ampera. Ketika terjadi demonsrasi, presiden merombak kabinet Dwikora menjadi kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Oleh mahasiswa susunan kabinet yang baru ditentang karena banyak pendukung G 30 S/PKI yang duduk dalam kabinet, sehingga mahasiswa memberi nama kabinet Gestapu. Saat berpidato di depan sidang kabinet tanggal 11 Maret 1966, presiden diberitahu oleh Brigjen Subur. Isinya bahwa di luar istana terdapat pasukan tak dikenal. Presiden Soekarno merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Presiden bersama Dr. Soebandrio dan Dr. Chaerul Saleh menuju Istana Bogor. Tiga perwira tinggi TNI AD yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud menyusul presiden ke Istana Bogor. Tujuannya agar Presiden Soekarno tidak merasa terpencil. Selain itu supaya yakin bahwa TNI AD bersedia mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh. Oleh karena itu presiden memberi mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Supersemar pada intinya berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Selain itu untuk menjamin keselamatan presiden. Bagi bangsa Indonesia Supersemar memiliki arti penting berikut.

1. Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.
2. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk 
    menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia.
3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan 
    Pancasila dan UUD 1945.


      Kedudukan Supersemar secara hukum semakin kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966. Sebagai pengemban dan pemegang Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa langkah strategis berikut.
1. Pada tanggal 12 Maret 1966 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang 

    dan membubarkan PKI termasuk ormas-ormasnya.

2. Pada tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat 
    dalam G 30 S/PKI.
3. Membersihkan MPRS dan DPR serta lembaga-lembaga negara lainnya dari 
    pengaruh PKI dan unsur-unsur komunis.

B. Berbagai Peristiwa Penting di Bidang Politik pada Masa Orde Baru

     Dalam melaksanakan langkah-langkah politiknya, Letjen Soeharto berlandaskan pada Supersemar. Agar dikemudian tidak menimbulkan masalah, maka Supersemar perlu diberi landasan hukum. Oleh karena itu pada tanggal 20 Juni 1966 MPRS mengadakan sidang umum. Berikut ini ketetapan MPRS hasil sidang umum tersebut  :
1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.
2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan selambat-lambatnya 

    tanggal 5 Juli 1968.
3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri 

    Indonesia yang bebas dan aktif.
4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakan 

    PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia.

     

     Dalam sidang ini, MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul “Nawaksara” (sembilan pasal), sebab pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno tidak menyinggung masalah PKI atau peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Selanjutnya MPRS melaksanakan Sidang Istimewa tanggal 7 – 12 Maret 1967. Dalam Sidang Istimewa ini MPRS menghasilkan empat Ketetapan penting berikut.
1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan dari Presiden Soekarno dan 

    mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPRS hasil Pemilu.
2. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 

    tentang Manifesto Politik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang 

    Pemimpin Besar Revolusi.
4. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang 

    pembentukan panitia penelitian ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

      Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 maka dibentuk Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Pembentukan Kabinet Ampera merupakan upaya mewujudkan Tritura yang ketiga, yaitu perbaikan ekonomi. Tugas pokok Kabinet Ampera disebut Dwi Dharma yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Program kerjanya disebut Catur Karya, yang isinya antara lain  :

1. memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan,
2. melaksanakan Pemilu,
3. melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional, dan
4. melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

      Dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden yang kedua (1967-1998), Indonesia memasuki masa Orde Baru. Selama pemerintahan Orde Baru, stabilitas politik nasional dapat terjaga. Lamanya pemerintahan Presiden Soeharto disebabkan oleh beberapa faktor berikut.

1. Presiden Soeharto mampu menjalin kerja sama dengan 
    golongan militer dan cendekiawan.
2. Adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memenangkan 
    Golongan Karya (Golkar) dalam setiap pemilu.
3. Adanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan 
    Pengamalan Pancasila) sebagai gerakan budaya yang 
    ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila, yang 
    kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPR No II/MPR/1978.

      Untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang demokratis, maka diselenggarakan pemilihan umum. Pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde Baru dilaksanakan tahun 1971, dan diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golongan karya. Sembilan partai peserta pemilu tahun 1971 tersebut adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI Perti), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Organisasi golongan karya yang dapat ikut serta dalam pemilu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sejak pemilu tahun 1971 sampai tahun 1997, kemenangan dalam pemilu selalu diraih oleh Golkar. Hal ini disebabkan Golongan Karya mendapat dukungan dari kaum cendekiawan dan ABRI.

Untuk memperkuat kedudukan Golkar sebagai motor penggerak Orde Baru dan untuk melanggengkan kekuasaan maka pada tahun 1973 diadakan fusi partai-partai politik. Fusi partai dilaksanakan dalam dua tahap berikut.
1. Tanggal 5 Januari 1963 kelompok NU, Parmusi, PSII, dan Perti menggabungkan diri menjadi Partai Persatuan 

    Pembangunan (PPP)
2. Tanggal 10 Januari 1963, kelompok Partai Katolik, Perkindo, PNI, dan IPKI menggabungkan diri menjadi Partai 

    Demokrasi Indonesia (PDI).

Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Berikut ini upayaupaya pembaruan dalam politik luar negeri.

1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sebelumnya pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah keluar dari PBB sebab Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi ketua Majelis Sidang Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

2. Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC)

Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

3. Normalisasi hubungan dengan Malaysia

Pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal 17 September 1963. Persetujuan normalisasi ini merupakan hasil Persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1966.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement), isinya sebagai berikut.
a. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil 

     mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
b. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

4. Berperan dalam Pembentukan ASEAN

     Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.

C. Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

     Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

    Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 13.1.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

D. Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Runtuhnya Orde Baru

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

2. Kondisi Politik pada Masa Pemerintahan Habibie

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa depan Reformasi;
b. masa depan ABRI;
c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari 
   Indonesia;
d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-
   kroninya; serta
e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.
1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b. Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MEREBUT IRIAN BARAT

     Setelah proses pengakuan kedaulatan Indonesia masih mempunyai satu permasalahan dengan Belanda yaitu masalah Irian Barat. Gambar di atas pasukan Brimob yang diterjunkan di Fak-Fak, Irian Barat pada tanggal 15 Mei 1962 untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Langkah apa yang dilakukan pemerintah? Seringkali di masyarakat terjadi kasus persengketaan antarsaudara atau dengan tetangga disebabkan rebutan batas tanah. Persengkataan ini seringkali meretakkan hubungan bersaudara maupun bertetangga. Sebab dalam masalah hak tanah seringkali orang mempertahankan mati-matian, bahkan orang Jawa mengatakan ”Sedumuk Bathuk Senyari Bumi”. Maksudnya, dalam mempertahankan hak tanah mereka memperjuangkan walaupun sampai titik darah penghabisan. Begitu juga bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan wilayah Irian Barat (sekarang Papua) ketika hendak diduduki Belanda setelah diakuinya kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia harus berjuang dengan berbagai macam cara untuk merebut kembali Irian Barat. Bagaimana perjuangan bangsa untuk memperoleh haknya kembali atas Irian Barat akan kita pelajari dalam bab ini. Dengan mempelajari bab ini kita dapat meneladani para pejuang kita yang berjiwa ksatria dalam mempertahankan haknya sebagai bangsa yang utuh dari Sabang sampai Merauke.

A.  Latar Belakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat

     Masih ingatkah kalian tentang Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949? Salah satu keputusan dalam konferensi tersebut antara lain bahwa masalah Irian Barat akan dibicarakan antara Indonesia dengan Belanda satu tahun setelah Pengakuan Kedaulatan. Dari keputusan ini terjadi perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda. Pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi pihak Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan saja masalah Irian Barat. Dalam perjalanan waktu, Belanda tidak mau membicarakan masalah Irian Barat dengan Indonesia. Untuk menghadapi sikap Belanda tersebut maka Indonesia melakukan berbagai upaya sebagai berikut.

B.  Perjuangan Diplomasi: Pendekatan Diplomasi

     Dalam menghadapi masalah Irian Barat tersebut Indonesia mula-mula melakukan upaya damai, yakni melalui diplomasi bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda. Akan tetapi usaha-usaha melalui meja perundingan secara bilateral ini selalu mengalami kegagalan. Setelah upaya-upaya tersebut tidak mambawa hasil maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum- forum internasional, terutama PBB dan forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti Konferensi Asia-Afrika.

Sejak tahun 1954 masalah Irian Barat ini selalu dibawa dalam acara Sidang Majelis Umum PBB, namun upaya ini pun tidak memperoleh tanggapan yang positif. Setelah upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang lebih keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956. Partai-partai politik dan semua golongan mendukung terhadap upaya pembebasan Irian Barat ini. Selain itu perjuangan merebut Irian Barat diresmikan pemerintah maka ditetapkanlah Soa-Siu di Tidore sebagai ibu kota provinsi Irian Barat dan Zainal Abidin Syah ditetapkan menjadi Gubernur pada tanggal 23 September 1956.

C.  Perjuangan dengan Konfrontasi Politik dan Ekonomi

Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia tersebut sampai tahun 1957 ternyata belum membawa hasil sehingga Belanda tetap menduduki Irian Barat. Karena jalan damai yang ditempuh belum membawa hasil maka sejak itu perjuangan ditingkatkan dengan melakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air Indonesia yang dimulai dengan pengambilalihan perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambilalih oleh bangsa Indonesia pada bulan Desember 1957 tersebut antara lain Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. (sekarang menjadi Bank Dagang Negara), bank Escompto di Jakarta serta Perusahaan Philips dan KLM.

Pada tanggal 17 Agustus 1960 Republik Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda. Melihat hubungan yang tegang antara Indonesia dengan Belanda ini maka dalam Sidang Umum PBB tahun 1961 kembali masalah ini diperdebatkan. Pada waktu terjadi ketegangan Indonesia dengan Belanda, Sekretaris Jenderal PBB U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker mengusulkan agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia yang dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun. Akhirnya Indonesia menyetujui usul Bunker tersebut dengan catatan agar waktu dua tahun itu diperpendek. Sebaliknya Pemerintah Kerajaan Belanda tidak mau melepaskan Irian bahkan membentuk negara “Boneka” Papua. Dengan sikap Belanda tersebut maka tindakan bangsa Indonesia dari politik konfrontasi ekonomi ditingkatkan menjadi konfrontasi segala bidang.

D.  Tri Komando Rakyat (Trikora)

     Tindakan Belanda dengan mendirikan negara “Boneka” Papua itu merupakan sikap yang menantang kepada bangsa Indonesia untuk bertindak cepat. Oleh karena itu pemerintah segera mengambil tindakan guna membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan komando yang terkenal sebagai Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut  :

1)  Gagalkan pembentukan “Negara Papua” bikinan Belanda kolonial.
2)  Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
3)  Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

     Dengan dikeluarkannya Trikora maka mulailah konfrontasi total terhadap Belanda dan pada bulan Januari 1962 pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar. Adapun tugas pokok dari Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ini adalah pengembangan operasi-operasi militer dengan tujuan pengembangan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebagai Panglima Komando Mandala adalah Mayor Jenderal Soeharto.

Sebelum Komando Mandala melakukan operasi sudah dilakukan penyusupan ke Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962 ketika waktu menunjukkan pukul 21.15 di angkasa terlihat dua buah pesawat terbang pada ketinggian 3000 kaki melintasi formasi patroli ALRI. Diperkirakan pesawat tersebut adalah milik Belanda jenis Neptune dan Firefly. Waktu itu terlihat juga dua buah kapal perusak yang sedang melepaskan tembakan ke arah kapal Motor Torpedo Boat (MTB) yang di situ turut pula para pejabat tinggi dari Markas Besar Angkatan Laut yaitu Komodor Yos Sudarso. Dalam insiden di Laut Aru tersebut Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Pertama (Komodor) Yos Sudarso, bersama Komandan KRI Macan Tutul, Kapten (Laut) Wiratno, dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur Komodor Yos Sudarso sempat mengucapkan pesan terakhir “ Kobarkan Semangat Pertempuran.” Adapun operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam tiga fase, yakni sebagai berikut   :

(1) Fase Infiltrasi (sampai akhir 1962)

Memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran- sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Kesatuan-kesatuan ini harus dapat mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat dalam perjuangan fisik untuk membebaskan wilayah tersebut.

(2) Fase Eksploitasi (mulai awal 1963)

Mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.

(3) Fase Konsolidasi (awal 1964)

Menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

     Selanjutnya antara bulan Maret sampai Agustus 1962 Komando Mandala melakukan operasi-operasi pendaratan baik melalui laut maupun udara. Beberapa operasi tersebut adalah Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaimana. Operasi Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Selain itu juga direncanakan serangan terbuka merebut Irian Barat dengan Operasi Jayawijaya.

E.  Persetujuan New York

     Pada awalnya Belanda tidak yakin pasukan Indonesia dapat masuk ke wilayah Irian. Akan tetapi operasi-operasi yang dilakukan Pasukan Komando Mandala ternyata berhasil terbukti dengan jatuhnya Teminabuan ke tangan pasukan Indonesia. Sementara itu Pemerintah Kerajaan Belanda sedikit banyak mendapat tekanan dari pihak Amerika Serikat untuk berunding karena untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Ameriksa Serikat ke dalam konfrontasi. Dengan adanya rencana Bunker di atas maka sikap Indonesia adalah menerimanya. Hal ini ternyata menambah simpati dunia terhadap RI, sebaliknya Belanda bersikukuh mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itu pada tanggal 14 Agustus 1962 RI melakukan operasi besar-besaran yang terkenal sebagai operasi Jayawijaya. Tanggal penyerbuan ini ditetapkan sebagai ”Hari H” atau “Hari Penyerbuan.”

Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, bertempat di Markas Besar PBB. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi Perjanjian New York adalah sebagai berikut  :

1. Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA 

   =  United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.

2. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera 

   Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan oleh bendera  

   Indonesia  mendampingi bendera PBB.

3. Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada 

    pihak Indonesia.

4. Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963.

5. Pada tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam 

    wilayah RI  atau memisahkan diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

     Selanjutnya untuk menjamin keamanan di Irian Barat maka dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan. Pekerjaan UNTEA di bawah pimpinan Jalal Abdoh dari Iran juga berjalan lancar sehingga tepat pada tanggal 1 Mei 1963 roda pemerintahan RI sudah berjalan. Sebagai Gubernur Irian Barat pertama maka diangkatlah E. J. Bonay, seorang putera asli Irian Barat. Di samping nama-nama Soeharto, Sudarso dan lain-lain yang berjasa dalam pembebasan Irian Barat juga tercatat dalam sejarah nama-nama seperti Kolonel Sudomo, Kolonel Udara Leo Watimena, dan Mayor L. B. Moerdani. Pantas pula untuk dikenang adalah, sukarelawati yang gigih berjuang dalam pembebasan Irian Barat yakni Herlina. Ia memenangkan hadiah Pending Emas karena ikut sertanya dalam pembebasan Irian Barat secara heroik. Pengalamannya dibukukan dalam karya tulis yang berjudul Pending Emas.

     Dengan ditandatangani Perjanjian New York maka pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Belanda pun segera dibuka kembali. Dengan kembalinya Irian Barat kepada Indonesia maka Komando Mandala dibubarkan dan sebagai operasi terakhir adalah Operasi Wisnumurti yang bertugas menjaga keamanan dalam penyerahan kekuasaan pemerintahan di Irian Barat dai UNTEA kepada Indonesia.

F.  Arti Penting Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat 

     Sebagai bagian dari Persetujuan New York bahwa Indonesia berkewajiban untuk mengadakan “Penentuan Pendapat Rakyat” (Ascertainment of the wishes of the people) di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, akan menghormati keputusan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat tersebut. Pada tahun 1969 diselenggarakanlah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat dan hasilnya adalah bahwa rakyat Irian Barat tetap menghendaki sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya hasil dari Pepera tersebut dibawa ke New York oleh utusan Sekjen PBB Ortizs Sanz untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke- 24 pada bulan November 1969. Penyelesaian sengketa masalah Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda melalui Persetujan New York dan dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) merupakan cara yang adil. Dalam persoalan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat = plebisit) menurut Persetujuan New York, pihak Belanda juga menunjukkan sikapnya yang baik. Kedua belah pihak menghormati hasil dari pendapat rakyat Irian Barat dalam menentukan pilihannya.

     Hasil dari Pepera yang memutuskan secara bulat bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera ini membuka jalan bagi persahabatan RI-Belanda. Lebih-lebih setelah tahun 1965, hubungan RI-Belanda sangat akrab dan banyak sekali bantuan dari Belanda kepada Indonesia baik melalui IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia) atau di luarnya. Akhirnya Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 menyetujui hasil- hasil Pepera tersebut sehingga Irian Barat tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Keterkaitan unsur-unsur geografis dan penduduk di Asia Tenggara

ndonesia dan negara-negara tetangga terletak di kawasan Asia Tenggara. Untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara dibentuk organisasi yang bernama ASEAN. Tahukah kamu negara mana saja yang termasuk di kawasan Asia Tenggara?. Unsur geografis suatu tempat memengaruhi kehidupan penduduknya. Pengaruh tersebut terlihat dari mata pencaharian, kebiasaan, adat istiadat, dan hasil budaya lainnya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki banyak kesamaan geografis karena letaknya yang berdekatan. Oleh karena itu kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya banyak memiliki kesamaan. Dari segi ekonomi, sebagian besar penduduk Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai petani yang menanam tanaman tropis. Dilihat dari pendapatan perkapitanya, penduduk Asia Tenggara digolongkan sebagai pendapatan kelas menengah, kecuali Singapura dan Brunei Darussalam.

A Pengertian Unsur Geografis

Unsur geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Yang termasuk unsur geografis adalah bentang alam, letak, luas, batas, iklim, dan sebagainya. Unsur geografis merupakan salah satu objek geografis. Objek geografis digolongkan menjadi dua, yaitu: objek geografis fisik dan objek geografis non fisik. Objek geografis fisik antara lain bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Sedangkan objek geografis non fisik adalah keadaan penduduk dan aktivitasnya. Marilah kita bahas unsur geografis di kawasan Asia Tenggara

1. Bentang Alam Asia Tenggara

Apa yang dimaksud dengan bentang alam itu? Bentang adalah keadaan umum tentang suatu wilayah. Perhatikan wilayah Asia Tenggara di samping ini!

Dari gambar peta di samping dapat kita lihat bahwa wilayah Asia Tenggara terbagi atas dua bagian utama, yaitu berikut ini.

a. Daratan Berbentuk Semenanjung
Semenanjung adalah tanjung yang besar. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kampuchea, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat.
b. Daratan Berbentuk Gugusan Kepulauan
Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Timor Leste.

2. Letak, Luas, dan Batas

Letak suatu wilayah dapat ditinjau secara astronomis dan geografis. Letak astronomis adalah letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak geografis adalah letak yang didasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28⁰ LU – 11⁰ LS dan 92⁰ BT – 141⁰ BT. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu:
- Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat;
- Laut Cina Selatan di utara;
- Samudra Pasifik di timur.
Luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya adalah + /- 4. 511.167 km².

3. Keadaan Iklim

Iklim merupakan salah satu unsur geografis. Apakah iklim itu? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Iklim ada dua jenis, yaitu iklim matahari dan iklim fisis. Iklim matahari adalah keadaan iklim yang didasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis astronomis. Perhatikan pembagian iklim matahari di bawah ini!

Wilayah Asia Tenggara secara astronomis terletak antara 28⁰ LU – 11⁰ LS. Ini berarti wilayah Asia Tenggara berada di daerah beriklim tropis. Hanya sebagian kecil kawasan Asia Tenggara yang beriklim subtropis yaitu Myanmar bagian utara. Bagaimana ciri-ciri iklim tropis Asia Tenggara? Ciri-cirinya adalah:
- curah hujan tinggi, karena pengaruh adanya angin muson barat;
- suhu udara panas, karena berada di dekat garis ekuator.

Selain iklim matahari, keadaan iklim dapat ditinjau dari keadaan fisik muka bumi dan wilayah perairan. Keadaan iklim yang ditinjau dari keadaan fisik muka bumi dan wilayah perairan disebut iklim fisis. Beberapa iklim fisis di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut.
a. Iklim laut, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Hal ini terjadi karena wilayah Asia Tenggara dikelilingi laut yang luas.
b. Iklim gunung, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya gunung-gunung tinggi.
c. Iklim dataran rendah, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara.

B Sumber Daya Alam di Kawasan Asia Tenggara

Setiap wilayah terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Suatu wilayah ada yang kaya (banyak) akan sumber daya alam tetapi ada yang miskin (sedikit) sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya dapat digolongkan sebagai berikut ini.

1. Tanah

Sumber daya tanah di kawasan Asia Tenggara beraneka ragam jenisnya sesuai proses pembentukannya. Berikut ini adalah jenis tanah yang mendominasi kawasan Asia Tenggara.

a. Tanah Vulkanik
Tanah Vulkanik merupakan jenis tanah hasil proses vulkanisme (gunung berapi). Tanah jenis vulkanik bersifat subur. Karena subur maka sangat baik untuk pertanian. Tanah jenis ini terdapat di Negara Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Myanmar.
b. Tanah Aluvial (Endapan)
Tanah Aluvial (Endapan) merupakan jenis tanah yang dibawa dan diendapkan oleh aliran air sungai. Karena subur tanah aluvial maka sangat baik untuk pertanian. Tanah aluvial terdapat di lembah/tepi aliran sungai dan delta. Di kawasan Asia Tenggara tanah aluvial terdapat di lembah dan delta Sungai Nan, Sungai Mekong, dan Sungai Bengawan Solo.

2. Hutan/Flora dan Fauna

Kawasan Asia Tenggara sebagian besar beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Keadaan ini menumbuhkan hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan yang berguna untuk membuat beraneka macam barang dan bahan bangunan.

3. Perairan

Kecuali Laos, semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut merupakan sumber daya alam yang penting. Dari laut dapat diperoleh manfaat berikut ini.
- Sebagai sumber bahan pangan berupa ikan dan hasil laut lainnya.
- Sebagai jalur transportasi air.
- Sebagai objek wisata.
- Dari dasar laut sering ditemukan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi.

4. Tambang

Kecuali Singapura, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki hasil tambang. Singapura adalah negara kecil yang tidak memiliki hasil tambang yang berarti.

Tabel 10.1 Hasil Tambang Negara-Negara Asia Tenggara

C Penduduk di Kawasan Asia Tenggara

Keadaan penduduk di Kawasan Asia Tenggara dapat kita lihat dari beberapa aspek/segi. Misalnya ras atau suku bangsanya, jumlah penduduknya, mata pencahariannya dan persebarannya. 

1. Suku Bangsa di Kawasan Asia Tenggara

Menurut A. L Kroeber, suku bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tenggara merupakan keturunan dari dua ras, yaitu sebagai berikut.
a . Ras Negroid yang menempati Semenanjung Melayu dan wilayah Negara Filipina.
b. Ras Mongoloid, yang menempati Kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Ras Mongoloid yang ada di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Proto Melayu (Melayu Tua), yang menurunkan suku Batak, Dayak, dan Toraja;
2) Deutro Melayu (Melayu Muda), yang menurunkan suku Bali, Jawa, dan Minangkabau.

Adapun suku-suku yang jumlahnya besar di Asia Tenggara antara lain sebagai berikut.
a) Suku bangsa Lao Yao dan Thai di Laos dan Thailand.
b) Suku bangsa Semang dan Sakai di Malaysia.
c) Suku bangsa Khmer di Kamboja.
d) Suku bangsa Man, Tho, Muong ,dan Vietnam di Vietnam.
e) Suku bangsa Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan Dayak di Indonesia.
f ) Suku bangsa Cina, India, Melayu, dan Pakistan di Singapura.

2. Jumlah Penduduk di Kawasan Asia Tenggara

Pada tahun 2003, jumlah penduduk di kawasan Asia Tenggara adalah 544 juta jiwa.

Tabel 10.2 Jumlah Penduduk Negara Asia Tenggara

Dari data di atas terlihat bahwa Singapura merupakan negara terpadat penduduknya di Asia Tenggara, sementara pertumbuhan penduduknya paling rendah yakni hanya 0,7% (sama dengan Thailand). Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara.

3. Mata Pencaharian Penduduk di Kawasan Asia Tenggara

Sebagian besar penduduk di kawasan Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai petani, kecuali Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura bekerja dalam bidang industri dan perdagangan. Industri jasa keuangan dan perdagangan merupakan sektor andalan ekonomi Singapura.

4. Persebaran Penduduk di Kawasan Asia Tenggara

Sebagian besar (63 %) penduduk di kawasan Asia Tenggara tinggal di pedesaan, kecuali Singapura. Sebagian besar (95 %) penduduk Singapura tinggal di perkotaan, karena Singapura merupakan sebuah negara kota. Karena padatnya penduduk, sebagian besar (85 %) penduduk Singapura tinggal di rumah susun (apartemen). Di Malaysia, 57 % penduduknya tinggal di perkotaan. Di Brunei Darussalam 67 % penduduknya tinggal di perkotaan. Sementara di Timor Leste, 92 % penduduknya tinggal di pedesaan.

D Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara

1. Malaysia

Bentuk Pemerintahan : Kerajaan
Kepala Negara           : Sultan Yang Dipertuan Agung
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Ibu kota                     : Kuala Lumpur
Lagu Kebangsaan      : Negaraku

a. Kenampakan Alam Utama

Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut China Selatan, yaitu kawasan di Semenanjung Malaka dan di Kalimantan. Kedua kawasan memiliki bentuk permukaan bumi yang sama. Di daerah pantai tanahnya landai. Pegunungan terdapat di Semenanjung Malaka membujur di bagian barat ke timur. Di tengahnya dataran rendah yang berrawa-rawa dan berhutan lebat. Pada bagian timur terdiri atas rawa pantai dan pegunungan karang. Iklim Malaysia ialah tropik (khatulistiwa). Di bagian timur terdapat pegunungan yang merupakan puncak tertinggi di Malaysia, yaitu Gunung Kinabalu (4.101m)

Letak astronomis : 1⁰ LU - 7⁰ LU dan 100_⁰BT- 119⁰ BT
Luas Wilayah : 330.300 km²
Iklim : Tropik, suhu antara 24⁰ C – 35⁰ C
Gunung Tertinggi : Gunung Kinabalu ( 4.175 m)
Sungai Terpanjang : Sungai Rajang di Serawak (563 km)

b. Keadaan Sosial
Malaysia terdiri atas berbagai bangsa dan agama. Etnis Melayu merupakan etnis terbesar. Jumlahnya 60% dari penduduk Malaysia. Etnis Cina berjumlah 30 % dari penduduk Malaysia. Etnis India berjumlah 6,4%. Hampir 85% dari etnis India di Malaysia merupakan masyarakat Tamil. Selain itu, terdapat penduduk yang berasal dari Eropa dan Timur Tengah. Sebanyak 57 % penduduknya tinggal di perkotaan. Sebanyak 17 juta penduduk Malaysia tinggal di Semenanjung Malaysia. Jumlah Penduduk : 26,127 juta (tahun 2006). Suku Bangsa : Melayu (suku asli), Cina, India, dan Eropa.
Bahasa : Melayu, English, Chinese, Tamil.
Agama : Islam(resmi), Buddha, Hindu, Kristen, dan Konghucu.

c. Keadaan Ekonomi
Mata pencaharian penduduknya sebagian besar bertani (agraris). Hasil pertanian utama adalah karet dan kelapa sawit. Malaysia adalah penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang yang utama adalah timah. Nelayan masih menggunakan perahu-perahu tradisional dan hanya sedikit menyerap tenaga kerja.
Mata Uang       : Ringgit Malaysia .
Hasil Pertanian : Karet, kelapa sawit, beras, kayu .
Hasil Tambang : Timah, besi, minyak, bauksit.
Hasil Industri    : Elektronik, tekstil, pakaian, kimia, minyak, mebel dari kayu, dan rotan.
Ekspor Utama  : Elektronik, alat-alat listrik, minyak dan gas, tekstil,pakaian, dan minyak sawit

Impor Utama    : Alat-alat industri, mesin, dan transportasi.
Pendapatan Perkapita : US$ 4960 (tahun 2005).

2. Thailand (Muangthai)

Bentuk Pemerintahan : Kerajaan
Kepala Negara           : Raja
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Ibu kota                     : Bangkok
Lagu Kebangsaan       : Pleng Chard

a. Kenampakan Alam Utama

Thailand memiliki bentuk permukaan bumi yang beragam. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdapat pegunungan Koral, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra, dataran paling sempit di Thailand. Di bagian tengah terdapat sungai Chao Phraya yang subur. Daerah utara dan barat terdapat pegunungan, dengan puncak tertinggi adalah Gunung Doi Inthanon (2.594). Semenanjung Thailand bagian selatan, banyak berbukit-bukit rendah sampai di perbatasan Malaysia.

Letak astronomis : 5⁰ LU – 21⁰ LU dan 97⁰ BT – 106⁰ BT.
Luas Wilayah       : 513.998 km²
Iklim                    : Tropik
Gunung Tertinggi : Doi Inthanon (2.576 m)

b. Keadaan Sosial
Suku yang terbesar di Thailand adalah suku Thai (75%), Tionghoa (14%), suku Melayu (4%), Khmer (3%), lainnya (4%). Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Mereka tinggal di daerah utara dan tengah. Sementara agama Islam berkembang di daerah selatan. Akhir –akhir ini (2007) sering terjadi pertikaian antara penduduk Islam di wilayah selatan dengan aparat pemerintah Thailand yang mayoritas Buddha.
Jumlah Penduduk  : 64,763 juta (tahun 2006)
Suku Bangsa        : Thai(suku asli), Cina, Melayu
Bahasa                 : Thai(resmi), Cina, Inggris
Agama                 : Buddha (resmi), Islam, Kristen

c. Keadaan Ekonomi
Mata pencaharian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani (agraris). Hasil pertanian yang utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras di kawasan Asia Tenggara. Hasil tambang yang utama adalah timah dan mangaan. Pariwisata merupakan sumber penghasilan devisa yang besar bagi Thailand.

Mata Uang       : Bath
Hasil Pertanian : Beras, karet, jagung, tapioka, gula, rami, kelapa
Hasil Tambang : Antimonium, timah, besi, mangaan
Hasil Industri    : Elektronik, berlian, pakaian, dan tekstil.
Ekspor Utama  : Tekstil, komputer dan komponennya, integrated circuit, berlian, pakaian
Impor Utama    : Mesin industri, baja, alat-alat listrik, suku cadang kendaraan
P

endapatan Perkapita : US $ 2750 (2005)

3. Filipina

Bentuk Pemerintahan : Republik
Kepala Negara           : Presiden
Kepala Pemerintahan : Presiden
Ibu kota                     : Manila
Lagu Kebangsaan      : Tierra Adorada

a. Kenampakan Alam Utama
Filipina merupakan negara kepulauan. Jumlah pulaunya kurang lebih 7.100 buah. Yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Gunung tertinggi di pulau Luzon adalah Gunung Mayon (2.421 m). Gunung tertinggi di Filipina adalah gunung Apo (2.954 m) di pulau Mindanao. Filipina dilalui oleh deretan Pegunungan Sirkum Pasifik.

Letak astronomis : 5⁰ LU – 21⁰ LU dan 117⁰ BT – 126⁰ BT
Luas Wilayah : 300.324 km²
Iklim : Tropik, suhu rata-rata 25⁰ C
Gunung Tertinggi : Gunung Apo

b. Keadaan Sosial
Suku terbesar di Filipina adalah suku Filipino (80%). Tionghoa (10%), Indo-Arya (5%), bangsa Eropa dan Amerika (2%), Arab (1%) dan suku lainnya (2%). Suku Moro berdiam di Mindanao Selatan dan beragama Islam. Tagalog merupakan bahasa nasional.
Suku Bangsa : Filipino, Tionghoa , Eropa, AS, Moro
Jumlah Penduduk : 85,2369 juta (tahun 2006)
Bahasa : Tagalog (resmi), Inggris, dan Spanyol
Agama : Katholik, Protestan, dan Islam.

c. Keadaan Ekonomi
Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Filipina merupakan negara agraris. Hasil pertanian yang utama adalah padi dan kelapa. Hasil tambang yang utama adalah kobalt, tembaga, dan emas.
Mata Uang : Peso
Hasil Pertanian : Rami, kopra, gula, beras, nanas
Hasil Tambang : Chromium, kobalt, tembaga, emas, nikel, sulfur, seng, besi
Hasil Industri : Bahan bangunan, elektronik, mebel, IT, alat pelayaran, motor, dan komponennya.
Ekspor Utama : Elektronik, garmen, komponen listrik kendaraan bermotor, kerajinan dan furniture, minyak, pisang, dan lain-lain.
Impor Utama : Elektronik, oli, mesin industri, kendaraan, baja, alumunium, dan lain-lain.

Pendapatan Perkapita : US$ 1300 (2005)

4. Singapura

Bentuk Pemerintahan : Republik
Kepala Negara : Presiden
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Ibu kota : Singapura
Lagu Kebangsaan : Majulah Singapura

a. Kenampakan Alam Utama
Singapura adalah negara kepulauan dengan luas 697.1 km². Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta (664 km²). Singapura berpenduduk sangat padat. Untuk memperluas wilayah, pemerintah Singapura melakukan pengurukan pantai dengan pasir. Singapura memiliki beberapa pulau-pulau kecil yang lain seperti Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 164 m. Singapura terhubung dengan Malaysia di kota Johor dengan jembatan di Woodlands.

Letak astronomis : 1⁰ 15’ LU – 1⁰ 26’ LU dan 103⁰ BT – 104⁰ BT
Luas Wilayah : 697.1 km²
Iklim : Tropik, suhu rata-rata 25⁰ C
Gunung Tertinggi : Bukit Timah

b. Keadaan Sosial

Singapura merupakan salah satu negara yang paling padat di dunia. Lahan untuk pemukiman sudah sangat sempit. Delapan puluh lima persen (85%) penduduk Singapura tinggal di rumah susun (apartemen). Mayoritas penduduk Singapura adalah suku Cina (76,8%). Sementara penduduk aslinya adalah Melayu. Lainnya adalah India (7,9%). Bahasa-bahasa yang digunakan adalah Inggris, Melayu, Cina (Mandarin), dan Tamil. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa kebangsaan tetapi lebih bersifat simbolis. Digunakan untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Penggunaan bahasa kebangsaan hanya terbatas kepada kaum Melayu saja. Hanya sedikit etnis Cina dan India yang fasih dalam bahasa Melayu.

Suku Bangsa : Cina, Melayu, India, Pakistan
Jumlah Penduduk : 4,198 juta (tahun 2004)
Bahasa : Inggris(resmi), Melayu, Cina, Tamil
Agama : Buddha, Kristen, Islam, Tao, dan Hindu

c. Keadaan Ekonomi

Singapura merupakan negara yang penduduknya berpenghasilan tinggi yaitu US$ 24.740 (tahun 2004). Ekspor hasil industri, jasa keuangan, dan perdagangan merupakan sumber pendapatan yang utama Singapura. Singapura bukan negara agraris dan tidak memiliki hasil tambang yang berarti.
Mata Uang : Dollar Singapura (S $)
Hasil Pertanian : Buah-buahan, anggrek
Hasil Tambang : Singapura tidak memiliki hasil tambang yang berarti.
Hasil Industri : Elektronik, kimia, keuangan, dan perbankan, perumahan, pariwisata, perdagangan.
Ekspor Utama : Minyak, mesin industri, radio & televisi dan komponennya, komponen elektronik, pakaian , minuman ringan & rokok.
Impor Utama : Minyak mentah, baja dan alumunium, mesin industri, generator listrik , dan komponen elektronik.
Pendapatan Perkapita : US$ 24.740 (2004) .

5. Brunei Darussalam

Bentuk Pemerintahan : Kerajaan
Kepala Negara           : Sultan
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Ibu kota                    : Bandar Seri Begawan
Lagu Kebangsaan      : Pujian Untuk Sultan

a. Kenampakan Alam Utama
Brunei terdiri atas pada dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berrawa-rawa. Iklimnya adalah tropik katulistiwa yang lembap. Hujan turun sepanjang tahun. Daerah perbatasan sebelah barat dengan Serawak, terdapat sungai Baram yang menjadi jalur lalu lintas perairan yang penting.

Letak astronomis : 4⁰ LU -5⁰ 2’ LU dan 114 BT -115 BT .
Luas Wilayah      : 5.765 km².
Iklim                   : Tropik.

b. Keadaan Sosial
Penduduk Brunei berjumlah 370.100 jiwa (2005). Sekitar 66 % penduduk Brunei adalah etnis Melayu. Etnis Cina berjumlah sekitar 15%. Etnis Cina memegang peranan penting dalam ekonomi Brunei. Suku asli Brunei berjumlah (6%) dan suku lainnya (7%). Bahasa Melayu adalah bahasa resmi. Bahasa Inggris banyak digunakan. Islam merupakan agama resmi negara, dan Sultan merupakan pemimpin agamanya. Agama lain yang dianut adalah agama Buddha (terutama oleh orang Cina) dan Kristen.

Suku Bangsa       : Melayu, Cina
Jumlah Penduduk : 370.100 (tahun 2005)
Bahasa               : Melayu, Inggris
Agama                : Islam (resmi), Buddha, dan Kristen

c. Keadaan Ekonomi
Brunei Darussalam adalah negara pengekspor minyak dan gas bumi. Hasil ekspor minyak bumi dan gas alam membuat Brunei menjadi salah satu negara termakmur di Asia. Tambang minyak dan gas bumi merupakan sumber penghasilan yang utama.

Mata Uang                 : B $ Dollar Brunei
Hasil Pertanian           : Karet, Beras, rempah-rempah
Hasil Tambang           : Minyak, gas alam, kayu
Hasil Industri              : Minyak dan gas, tekstil, makanan dan minuman ringan, bahan bangunan
Ekspor Utama            : Minyak dan gas, tekstil
Impor Utama              : Kendaraan bermotor, mesin, barang pabrikan, Makanan, dan kimia.
Pendapatan Perkapita : U$ 24.826 (tahun 2005)

6. Timor Leste

Bentuk Pemerintahan : Republik
Kepala Negara           : Presiden
Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri
Ibu kota                    : Dili

a. Kenampakan Alam Utama
Wilayah negara Timor Leste terdiri atas dua wilayah yang terpisah. Sebagian wilayahnya ada yang terdapat di provinsi NTT. Alam Timor Leste sebagian besar tidak subur. Juga miskin sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki hanyalah tambang minyak bumi di selat Timor. Tambang ini belum dieksploitasi karena menjadi sengketa dengan Australia. Gunung tertinggi di Timor Leste adalah gunung Ramelau. Negara Timor Leste dulunya merupakan sebuah provinsi di wilayah negara Indonesia. Pada tahun 1999, sebagian besar rakyat Timor-Timur menghendaki berpisah dari negara Indonesia.
Luas Wilayah      : 15.007 km²
Iklim                   : Tropik
Gunung Tertinggi : Gunung Ramelau (2.963 m)

b. Keadaan Sosial
Pada tahun 2005 penduduk Timor Timur berjumlah 1.040.880 jiwa. Penduduk Timor Timur merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan Papua. Mayoritas penduduk Timor Timur beragama Katolik (90%), diikuti Protestan (5%), Islam (3%), dan sisanya Buddha, Hindu, dan aliran kepercayaan (2%). Bahasa resmi Timor Timur adalah bahasa Tetun dan bahasa Portugis. Sedangkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa perantara.

Suku Bangsa       : Campuran Melayu dan Papua
Jumlah Penduduk : 1.040.880 (tahun 2005)
Bahasa                : Tetun, Portugis, Inggris, dan Indonesia
Agama                 : Katholik, Protestan, Islam.

c. Keadaan Ekonomi
Timor Leste masih sangat tergantung dengan pasokan barang-barang dari Indonesia. Hasil produksi dalam negerinya masih sangat minim. Sembako dan bahan bakar minyak (BBM) diimpor dari Indonesia melalui provinsi Nusa Tenggara Timur. Timor Leste menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang negara. Timor Leste mengharapkan bisa mengeksploitasikan minyak bumi di Celah Timor (Timor Gap). Namun masalah perbatasan dengan Australia menjadi kendala untuk segera melakukan eksploitasi. Saat ini Timor Leste menjadi negara termuda di dunia, sekaligus termiskin.

Mata Uang                 : Dollar Amerika Serikat (US$).
Hasil Pertanian           : Kopi.
Hasil Tambang           : Emas, mangaan, marmer, minyak bumi di Celah Timor (belum dieksploitasi).
Impor Utama              : BBM dan Sembako dari Indonesia.
Pendapatan Perkapita : US $ 750 (tahun 2005).